CPA-nya Silahkan Dibuang, Sertifikat Dikembalikan, Keluar dari IAPI

Bagikan Artikel

Itu puncak kekesalan Ketua Umum Dewan Pengurus Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, menyikapi tuntutan dari sekitar 2.471 pemegang CPA non Akuntan Publik dibawah organisasinya. Diwakili sekitar 131 CPA non AP, mereka terus menuntut dan berencana mengadukan IAPI ke ranah meja hijau atas ketidakadilan perlakuan terhadap pemegang CPA Non AP.

Mereka mengganggap sejak Tahun 2017 berlaku tambahan ujian Audit Assurance Lanjutan (AASL) dan Ujian Komprehensif bagi peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikat Profesi (USP) yang dibuktikan dengan Sertifikat CPA. Ini dinilai sesuatu yang mengada-ngada, tidak sesuai aturan. Itu membuat pengurusan perijinan mereka kepending, setelah CPA belum mendapat rekomendasi IAPI, untuk pengurus ijin praktik ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan.

Semua menjadi terang sejak tahun 2020 lalu di IAPI muncul referendum AD/ART yang disetujui sebagian anggota, untuk tidak melibatkan CPA non AP dalam kepengurusan. Sebelumnya CPA non AP bisa menjadi pengurus IAPI, dan pasal itupun akhirnya dihapus.

Itu membuat kelompok CPA non AP di IAPI semakin berang dan lahirlah Forum CPA Non AP di bawah IAPI yang diketuai Ahmad DJ Affandi. Forum itu pun di luar berkembang menjadi organisasi Persatuan Akuntan Publik Indonesia (PAPI).

Untuk mengetahui apa dan bagaimana terkait kemelut CPA di IAPI, berikut wawancara redaksi Wartaakuntan.id (by WA, wawancara belum bisa dilakukan secara tatap muka, masih dalam kondisi PPKM Darurat di Jawa dan Bali) dengan Ketua Umum Dewan Pengurus IAPI, Tarkosunaryo. Berikut petikannya.

Sebenarnya apa yang terjadi terkait CPA yang dikeluarkan IAPI akhir-akhir ini.

Sejak tahun 2017 memang IAPI merubah CPA itu menjadi tingkat kompetensi pada level menengah. Sebutan CPA diberikan ketika selesai pada tahap ini. Lalu untuk menjadi partner, tingkat kompetensinya lebih ditingkatkan harus lebih advance, ini dibuktikan dengan selesainya verifikasi pengalaman audit.

Di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diatur bahwa untuk pengalaman audit harus diverifikasi oleh IAPI. Oleh IAPI verifikasi tersebut dibuat yang simpel dan praktis yaitu dengan mengerjakan soal-soal ujian pada tingkat advance plus wawancara dengan paper. Untuk bisa ikutan tahapan ini harus sudah CPA terlebih dahulu dan punya pengalaman audit di KAP. Semenjak 2017, ujian CPA dibuat berjenjang sesuai tingkat kompetensi yang dibutuhkan sebagai profesional auditor hingga partner.

Baca Juga:  Pengukuran Nilai Wajar, Di Tengah Wabah Covid-19

Berarti sebelum 2017, pemegang CPA bisa langsung praktik.

Tetap saja juga harus memenuhi pengalaman kerja audit di KAP, tidak bisa langsung praktik. Namun sebelum 2017 ujian sudah mencapai tingkat lanjut, sehingga tinggal memenuhi persyaratan pemenuhan jam kerja audit. Dari sekitar 2471 orang CPA tersebut separuh yang diperoleh sebelum tahun 2017.

Sekilas terlihat ada pembatasan terhadap AP (desain bareer to), untuk memasuki profesi AP. Apakah tambahan ujian AASL dan Kompre itu tidak melanggar UU Akuntan Publik.

Bukan barer to entry, bukan pula melanggar UU. Ini pertanyaan tidak berdasar. Dari 2471 orang pemegang CPA ini bisa mengurus izin AP dengan memenuhi persyaratan yang ada di PMK.

Sebagai pengurus saya terus mendorong silahkan menjadi AP, bahkan pengurus terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan untuk menjadi AP, namun AP yang kompeten. Asal kompeten cukup pasti akan bisa menyelesaikan persyaratan yang ada. Persyaratan terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Pemberlakuan ujian AASL dan Kompre itu bukan hal yang baru dan sudah berlaku sejak tahun 2017.

Pengurus IAPI terlihat setengah hati, pada tahun 2017 terjadi lonjakan CPA yang menjadi AP sekitar 17.02 %. Ditahun itu pula IAPI menarik rem dengan mengeluarkan ujian AASL dan kompre, yang sebelumnya tidak pernah ada.

Saya kira tidak seperti itu, kalau ada yang menyebarkan pendapat seperti itu saya kira tidak tepat bahkan cenderung fitnah. Pengurus sangat welcome untuk siapapun menjadi AP. Penerbitan CPA pada level profesional bukan setengah hati, justru ingin mengangkat harkat martabat staf profesional yang selama ini belum mendapatkan pengakuan kompetensi. Namun jika dimaknai sebaliknya maka itu berarti tidak tahu berterima kasih.

Sebagai contoh sejak tahun 2015 sudah dirancang tingkat kompetensi menjadi tiga level (tingkat dasar, tingkat professional, tingkat partner). Tiga level tersebut berjenjang sesuai karir pathner di KAP, demikian pula tingkat kompetensi nya. Tahun 2015 sampai 2017 berjalan dua sistem secara paralel model lama dengan model baru. Sejak 2017 full model baru. Jadi bukan untuk menarik rem.

Kenapa ujian tidak dijadikan advance sekalian di tingkat ujian CPA, agar di tengah jalan tidak ada tambahan ujian AASL dan kompre seperti saat ini. Atau memang ada ketakutan pelaku jasa audit yang ada takut tergerus market-nya dengan munculnya pesaing baru.

Jadi bukan karena market-nya kemudian tergerus, apalagi kalau kemudian pengurus dianggap takut adanya pesaing baru dari para AP ini. Saya kira ini tuduhan yang keji. Jika memang pengurus tidak menghendaki adanya AP baru, ngapain ada macam-macam upaya untuk menarik minat menjadi AP. Dibiarin saja tidak usah ada berbagai effort.

Baca Juga:  Laporan Audit Palsu, Diseret Ke Ranah Hukum

Dulu ujian manual, kemudian diubah menjadi ujian online dan bisa dari mana saja, kapan saja.  Dulu yang bisa menjadi AP hanya yang lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), tetapi kemudian dibuka keran siapapun bisa asal punya backgorund accounting bisa ikut ujian.  Jika memang tidak menghendaki adanya AP baru, ngapain bikin kayak begitu. Biarin saja ujian manual atau malah dipersulit dengan misal harus S2.

Tetapi ini kan tidak dilakukan, semua pintu dibuka. Siapapun boleh dan terbuka untuk menjadi AP asal memiliki kompetensi yang cukup.  Bahkan untuk persiapan wawancara para peserta di briefing terlebih dulu apa yang harus disiapkan sehingga menjadi siap.

Lalu kenapa banyak CPA non AP menuntut tidak mau ikuti ujian AASL dan Kompre dan itu dianggap mengada-ngada.

Mungkin ada beberapa orang yang beberapa kali tidak lulus wawancara atau ujian partner yang kemudian pada protes, merasa dipersulit. Padahal memang dari kompetensi perlu diperdalam lagi. Tidak lulus artinya secara kompetensi harus di upgrade lagi.

Jauh sebelumnya, pernah ada pemegang AP, yang dulunya belum ujian CPA dilakukan professional recognitions program dengan model seperti pelatihan selama satu minggu untuk update kembali kompetensinya. Semacam grandfathering dan itu lumrah karena ujian CPA adalah dalam rangka untuk mendapatkan izin. Jadi yang sudah punya izin secara experience sudah lebih dari CPA.

Kembali ke lembar Certifikat Public Accounttan Of Indonesia (CPA) yang dikeluarkan IAPI, dimana di lembar itu disebutkan pemegang sertifikat dinyatakan lulus sesuai UU AP dan telah memenuhi semua ketentuan yang dinyatakan sebagai CPA.

Kemudian tidak setiap orang yang punya CPA serta merta ingin menjadi AP. Banyak juga yang hanya ingin mendapatkan sebutan sebagai CPA saja, sedangkan kalau ingin menjadi AP masih mikir-mikir lagi karena berbagai hal.

Baca Juga:  PRESS RELEASE DSAK-IAI: DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENERAPAN PSAK

Sebagai gambaran dari 1.200 orangg CPA yang terbit dengan ujian model lama, yang belum punya izin AP, mereka tinggal melengkapi pengalaman audit saja di KAP untuk mengajukan izin tapi ternyata mereka tidak berbondong-bondong mengurus izin AP.

Kemudian juga apabila pengurus memang ingin membendung jumlah AP, yang 1.200 orang CPA model lama ini bisa saja untuk kemudian ditambahkn syarat-syarat yang lebih berat lagi, namun itu tidak dilakukan. Jadi fitnah besar apabila ada yang menyimpulkan bahwa pengurus tidak ingin adanya AP baru.

Ya itu sertifikat pada tingkat profesional seperti itu dengan kode P atau K. yang diberikan ketika selesai ujian tingkat profesional. Mustinya orang-orang seperti itu berterima kasih sama IAPI, bukan sebaliknya mencaci maki.

IAPI segera welcome bahkan tambah senang jika ada banyak AP karena akan menambah jumlah anggota dengan status membership tertinggi. Tapi harus tetap dengan kompetensi yang cukup.

Berarti tambahan ujian AASL dan komprehensif itu untuk meningkatkan kualitas.

Model ujiannya seperti itu, dengan model seperi itu, dulu staf KAP tidak punya sebutan, sekarang bisa dan bisa urus Asean CPA dan RNA. Bisa menyandang sebuah sebutan tersebut, tapi malah disalahtaksirkan. Saya selalu bilang kalau tidak suka dengan CPA-nya silahkan buang. Silahkan sertifikat nya dikembalikan saja atau keluar dari IAPI.

Bagaimana dengan tingkat kelulusan CPA yang menempuh ujian AASL dan Kompre.

Tingkat kelulusan ujian partner plus wawancara adalah 50 %. Memang ada beberapa yang mengulang beberapa kali. Kalau ada yang menyebut selama 2017 – 2020 hanya tambah 34 AP baru, maka data tersebut tidak tepat, karena data itu hanya sebagian penambahan AP baru. Seperti tahun 2019 bertambah 55 AP baru, tahun 2020 bertambah 59 AP baru dan tahun 2021 bertambah 21 AP baru.

Jadi tidak benar kalau pengurus menghalangi CPA untuk menjadi AP. Itu fitnah. Sekali lagi tidak setiap CPA kemudian mau menadi AP, belum tentu. Tergantung banyak hal dan kesiapan manajerial, network, dukungan pendanaan dan lainnya. Bukan lantas punya izin AP klien datang dengan sendiri nya, tetapi harus diusahakan, harus dikenal orang. Itulah tidak setiap CPA kemudian akan selalu ingin menjadi AP. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *