Referendum AD/ART, Rubah Keanggotaan CPA Non AP

Bagikan Artikel

Perubahan AD/ART 2017 itu didorong adanya keinginan mengembalikan hak anggota CPA non Akuntan Publik pada posisi semula, tidak bisa menduduki kepengurusan inti. Dimana, jumlah CPA non Akuntan Publik kian hari jumlah kian bertambah, dikhawatirkan bisa merubah aturan organisasi yang tidak sesuai dengan roh-nya akuntan publik.

 Wartaakuntan.id—Itulah yang memicu dilakukan referendum terhadap perubahan AD/ART 2017, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sebagai organisasi profesi akuntan publik di Indonesia. Selain, perubahan hak keanggotaan, juga muncul sembilan usulan agenda referendum yang mewarnai perdebatan di Rapat Umum Anggota (RUA) IAPI, pada 29 September 2020, yang digelar via on-line, video conferance.

Di tengah Pademi Covid-19, IAPI menggelar referendum secara on-line, pentingnya dilakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) 2017. Referendum mampu menjaring 10 usulan yang dibawa ke RUA itu. Diantaranya, perubahan isi mukadimah AD/ART, perubahan ketentuan Pakta Integritas, perubahaan ketentuan bahasa dan acuan SPAP, sumpah profesi, perubahan hak suara anggota non akuntan publik, keterlibatan non akuntan publik dalam struktur kepengurusan serta larangan akuntan publik menjadi rekanan perbankan dan lainnya.

Dari hasil referendum itu, ada sekitar 600-an lebih anggota IAPI CPA Akuntan Publik, yang menginginkan perubahan AD/ART terkait poin penting di atas. Referendum dilakukan secara daring via on-line untuk menentukan sikap pentingnya perubahan yang harus dilakukan terkait keanggotaan CPA non Akuntan Publik di IAPI.

Komite Pelaksana Referendum (Komite), yang ditunjuk Dewan Pengurus IAPI telah melakukan sosialisasi di tengah anggota secara daring sebanyak 6 kali. Pelaksanaan referendum dimulai dari tanggal 17, 18, 21 (tiga kali), hingga 23 September 2020. Hasil referendum pun dibawa ke Rapat Umum Anggota (RUA), 29 September 2020 lalu.

Baca Juga:  BPK Beri Opini WTP Pada LKPP Tahun 2019

Rapat Umum Anggota (RUA) yang berlangsung dari 09.00 -12.00 itu berhasil menetepkan hasil referendum terkait perubahan AD ART IAPI. Dimana, dari 10 agenda yang digodok di referendum, terdapat 3 agenda yang diputuskan di RUA dan 7 agenda lain akan diputuskan pada RUA akhir Nopember 2020 nanti.

Wakil Ketua Komite Perpajakan, IAPI, Sempurna Bahri, yang mengikuti Rapat Umum Anggota (RUA), mengatakan dari 10 agenda penting perubahan AD/ART diputuskan 3 agenda saja. Dari 3 agenda pokok perubahan AD/ART, keputusannya dilakukan secara pemungutan suara (e-voting).

 Pertama, perubahan isi mukadimah AD/ART. Ini terkait kepersertaan anggota IAPI non akuntan publik yang harus menyambung ke akuntan publik. Dimana, anggota non AP, juga memiliki kewajiban baik iuran dan memenuhi pendidikan professional berkenaljutan (PPL) namun bebannya tidak seberat akuntan publik.   Kedua, perubahan ketentuan Pakta Integritas Profesi yang terkait pemenuhan akan kejujuran, dalam melaksanakan penugasan sesuai SPAP dan kode etik. Dan Ketiga, perubahaan ketentuan bahasa dan acuan SPAP, bisa memakai Indonesia (lokal konten) dan bahasa Inggris.

“Sedangkan 7 agenda dari 10 usulan perusahaan AD/ART paling lambat harus diputuskan akhir Nopember 2020. Dan semua hasil RUA akan diputuskan pada Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) di Bulan Desember 2020 mendatang,” terang Sempurna Bahri.

Lebih lanjut, Sempurna menjelaskan terkait 7 agenda yang belum diputuskan di RUA itu, substansinya terkait sumpah profesi akuntan publik sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Itu, jelas dia masukan dari kalangan anggota akuntan publik. Lalu perubahan hak suara anggota non akuntan publik, keterlibatan anggota non akuntan publik dalam struktur kepengurusan inti, serta larangan akuntan publik menjadi rekanan di perbankan. “Itu belum diputusan di RUA kali ini, namun harus diputukan di RUA bulan Nopember 2020 mendatang,” tambahnya.

Baca Juga:  Pengangkatan Komisaris di PLN Melanggar Prinsip GCG

Saat ditanya kenapa memakai referendum, Sempurna Bahri menegaskan untuk mengetahui berapa besar anggota akuntan publik yang menghendaki dicabutnya hak keanggotaan IAPI dari CPA non akuntan publik. Sebab, keanggotaan di IAPI saat ini CPA akuntan publik dan CPA non akuntan publik jumlahnya mencapai 3000-an lebih anggota dan CPA non akuntan publik jumlahnya terus bertambah. “CPA non akuntan publik dikhawatirkan bisa merubah AD/ART organisasi ini yang tidak sesuai dengan roh-nya akuntan publik lagi,” jelas Sempurna.

Bercermin dari pengalaman, di kepengrusan IAPI saat ini terdapat tiga anggota CPA non akuntan publik yang menjadi pengurus inti. Mereka dinilai kurang mampu memperjuangkan kepentingan akuntan publik. “CPA non AP tidak bisa lagi menjadi pengurus inti lagi. Pengalaman sebelumnya mereka dinilai tidak mewakili pentingan akuntan publik,” terang Sempurna.

Selain masalah keanggotaan itu, Sampurna menambahkan referendum perubahan AD/ART juga mengakomodasi rekanan akuntan publik di perbankan. Dimana, perbankan khususnya kelompok Himbara yang membatasi jumlah rekanan akuntan publik di perbankan, dari 1.475 akuntan publik yang terdaftar di IAPI, tidak sampai 50 % terdaftar menjadi rekanan di perbankan kelompok himbara.

Dari sekitar 500 Kantor Akuntan Publik (KAP), yang masuk list hanya 100 KAP yang bisa melakukan melakukan audit keuangan debitur bank tersebut. Itu yang menjadi isu krusial dan dilakukan perubahan di AR/ART, terangnya.

Kalangan akuntan publik, tambah Sampurna, memiliki standar pekerjaan profesi sama, namun tidak bisa menjadi rekanan dianggap perlakuan yang tidak fair. “Banyak rekan akuntan publik yang keberatan, adanya pembatasan rekanan perbankan,” terangnya.

Sempurna Bahri, yang Menjadi salah satu Tim Pemberantas Akuntan Palsu, IAPI juga berpendapat terkait rekanan perbankan ini harus bahas dengan due proses yang benar. Semua pihak berpikiran dingin mencari jalan yang win-win solution. Alasan, perbankan membuat rekanan menjadi bagian risk management mereka. Sempurna mengakui tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaan untuk menjadi rekanan tidak lepas dari kedekatan, profesionalisme, akuntan publik dianggap tidak semua mengikuti standar professional dan organisasi masih kurang mengontrolnya.

Baca Juga:  Seminar Internasional Keuangan Termurah

Makanya, perbankan melakukan beberapa assessment, tetapi assessment tidak dilakukan secara terbuka atau tidak jelas standar dan kriterianya untuk menjadi rekanan. Dia juga menilai selama ini akuntan publik yang menjadi rekanan perbankan banyak yang bermasalah terkait pekerjaan yang dilakukan. “Mungkin larangan menjadi rekanan bank ini bisa lolos dengan beberapa catatan. Semua pihak harus berpikir jernih dampaknya seperti apa, bukan hanya terkait dengan profesi tetapi pihak luar,” terangnya. “Akuntan publik menuntut semua harus diterima menjadi rekanan, intinya profesi sama”. (***/Hari Suharto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *