Pemeriksaan Berkala, Temuan Administratif KAP

Bagikan Artikel

Pemeriksaan berkala PPPK terhadap 60 KAP, ditemukan adanya pelanggaran secara administrasi, mulai pemenuhan SKP, perubahan data administrasi, kertas kerja audit, SPM, dan standar audit.

Wartaakuntan.id—Baru-baru ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) bersama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menggelar pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) yang dilakukan on-line via Zoom Webinar, Mei 2020 lalu.  Webinar itu diikuti 300 peserta akuntan publik.

Webinar itu dibuka Kepala PPPK, Firmansyah N. Nazaroedin yang mengatakan di masa pandemic Covid-19 ini mendorong regulator profesi dan profesi akuntan pulik untuk selalu berinovasi dalam setiap pelaksanaan kegiataan, tanpa mengorbankan kualitas. Meski di tengah pandemic Covid-19, kegiatan pelaksanaan audit harus tetap menjaga kualitas, minimal sesuai standar.

PPL yang dilakukan Webinar Zoom itu mengangkat tema “Temuan Pemeriksaan KAP di Tahun 2019”. Pemapar PPL dibawakan oleh tiga orang narasumber dari PPPK, yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi, Agus Suparto: Kepala Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi, I Nur Adib Najamuddin, dan Pemeriksa Profesi Akuntansi, Ceng Kodir.

PPPK di tahun 2019 melakukan pemeriksaan berkala terhadap 60 KAP (baik KAP besar, menengah dan kecil). Dari hasil pemeriksaan, temuan paling umum terjadi pelanggaran dari aspek administratif akuntan publik, banyak yang belum memenuhi kredit PPL sesuai ketentuan. Padahal, Akuntan Publik wajib memenuhi minimal 40 satuan kredit. “Setiap akuntan publik seharusnya bisa mengecek informasi pelaksanaan PPL IAPI secara berkala untuk memenuhi kewajiban PPL-nya,” terang Agus Suparto.

Selain itu, dari sisi administrative, pemeriksaan PPPK kerap menemukan KAP tidak melaporkan perubahan data adminstratif. Untuk mengantisipasi temuan tersebut, sebuah KAP memerlukan koordinasi internal antar rekan dan segera melaporkan perubahan data kepada PPPK.

Baca Juga:  BPK Beri Opini WTP Pada LKPP Tahun 2019

Tidak hanya itu terkait kertas kerja juga mendominasi temuan ddari aspek administrative di KAP. “PPPK menghendaki setiap akuntan publik menerapkan supervisi yang memadai atas dokumentasi dan pengarsipan kertas kerja audit,” tambahnya.

Sementara kepatuhan AP terhadap SPM 1, temuan implementasi SPM KAP paling dominan pada unsur Pelaksanaan Perikatan. Hal ini ditemukan pada pelaksanaan reviu dan evaluasi kebutuhan atas reviu pengendalian kualitas perikatan (engagement quality control review, EQCR). Untuk mengantisipasi hal ini, kantor-kantor akuntan publik harus memformulasikan desain kertas kerja yang mendukung proses penelaahan EQCR yang dilakukan dalam proses audit.

Sedangkan pada aspek kepatuhan terhadap Standar Audit (SA), temuan yang paling dominan di tahun 2019 adalah pelanggaran SA 500 Bukti Audit, SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material, dan SA 530 Sampling Audit.

Meskipun jenis pelanggaran itu sama dengan tahun sebelumnya, PPPK mencatat adanya penurunan kuantitas. Pelanggaran atas Standar Audit, menurut PPPK, seharusnya dapat ditekan dengan penerapan supervisi berjenjang, serta pengembangan dan peningkatan kualitas kertas kerja.

Pelaksanaan PPL dengan topik ini diharapkan dapat memperluas perspektif dan menambah pemahaman para akuntan publik agar dalam pelaksanaan audit selanjutnya dapat lebih baik serta patuh terhadap standar dan regulasi yang ada. Dengan demikian, audit yang dihasilkan pun akan semakin berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. (***/PPPK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *