Dana BOS, Untuk Membiayai Belajar On-line

Bagikan Artikel

Dana BOS, penggunaannya diperlonggar di tengah Pandemic Covid-19 bisa untuk pembelian kuota internel yang dibutuhkan guru dan siswa. Agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu, meskipun dilakukan jarak jauh. Dan penggunaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Wartaakuntan.id—Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di tengah wabah Covid-19, lebih diperlonggar. Pemerintah memperbolehkan dana BOS digunakan mendukung kegiatan belajar mengajar secara on-line, seperti pembelian pulsa kuota internet baik guru maupun siswa, pengadaan disfektan dan pendukung lainnya. Meski demikian, dana BOS harus tetap bisa di pertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Kompartemen Akuntan Sektor Pendidik (KASP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menggelar webinar bertema “Pengelolaan dana BOS Menyongsong Era New Normal”, 29 Juli 2020. Kegiatan webinar diikuti lebih 350 peserta pengurus KASP IAI, akuntan sektor publik, pemerintahan, akademisi, hingga kalangan umum.

Webinar itu dibuka Ketua KASP IAI, Hery Subowo, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Dana BOS di tahun 2020 mencapai Rp 54,32 triliun, naik 6,03% untuk sasaran 45,4 juta siswa. Pemberian dana BOS guna mendukung konsep Merdeka Belajar sebesar 70% di semester I 2020. Dan itu bagian dari total anggaran yang mencapai 20% dari APBN, atau setara dengan Rp 508,08 triliun.

Dalam Webinar, Direktur Investigasi IV BPKP, Mohamad Risbiyanto mengatakan pengalaman selama ini, risiko kecurangan pengelolaan dana BOS dapat terjadi di semua lini. Kasus fraud atas pengalokasian dan penggunaan dana BOS melibatkan banyak pihak, mulai dari sekolah, dinas pendidikan, hingga pemerintah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Risbiyanto menjelaskan berdasarkan hasil audit BPK, fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dana BOS ini terdapat di hampir semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, bahkan pengawasan/monitoring. Seperti di tahap perencanaan, fraud atas dana BOS berupa perencanaan yang tidak sesuai kondisi riil, kolusi pemenuhan kriteria penerima BOS, suap, dan gratifikasi pengajuan BOS.

Baca Juga:  BPK Beri Opini WTP Pada LKPP Tahun 2019

Sedangkan di tahap pelaksanaan, kecurangan terjadi pengaturan antara vendor, gratifikasi dalam proses pengadaan, penggelembungan harga, kegiatan fiktif, hingga penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi. “Kecurangan lain pada tahapan ini berupa penggunaan tidak sesuai ketentuan, penggelapan dana BOS, dan pungutan liar dalam penyaluran dana,” terangnya.

Sementara di proses pelaporan, pertanggungjawaban dilakukan tidak sesuai regulasi, bukti pertanggungjawaban fiktif, pembiayaan ganda, hingga pemalsuan bukti pertanggungjawaban. Dan tahap pengawasan, pelanggaran berupa suap dan gratifikasi dalam proses pengawasan BOS.

Untuk pengendalian kecurangan, Mohamad Risbiyanto semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dana BOS diminta melaporkan kasus-kasus yang ditemui kepada pihak berwenang, atau mengefektifkan whistleblower’s system menuju tata kelola pemerintahan yang bersih. Akuntan sektor publik juga diharapkan peran optimalnya dalam mengawal akuntabilitas dana BOS ini.

Beberapa persoalan regulasi yang muncul dalam pengelolaan dana BOS, antara lain masih terdapat alokasi dana BOS untuk satuan pendidikan yang tidak sejalan dengan ketentuan otonomi daerah. Hibah dari provinsi untuk Satdikdas juga tidak sejalan dengan ketentuan hibah pemerintah daerah.

Selain itu, penggunaan hibah dana BOS di satuan pendidikan provinsi, banyak yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Seperti belanja sekolah yang tidak efektif dan efisien, serta persoalan terbatasnya kompetensi sumber daya dalam pengelolaan keuangan daerah. Lemahnya mekanisme pelaporan sekolah menyebabkan seringkali pelaporan tidak tepat waktu. Masalah lainnya belum adanya alat bantu yang dapat digunakan dalam pengelolaan dan BOS berbasis sistem informasi.

Dana Bos Terlambat

Selain masih banyaknya persoalan pengelolaan dana BOS, pemerintah juga kerap terlambat penyaluran dana BOS, yang akhirnya membuat kepala sekolah harus menalangi biaya operational di awal tahun.

Itu bisa mengganggu proses pembelajaran siswa. Selain terlambat dari pusat, pemprov kerap terlambat pula menetapkan alakasi dana BOS per sekolah. Di Provinsi tidak ada unit organisasi yang menangani urusan pendidikan dasar, yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Baca Juga:  Kontribusi Profesi Akuntansi, Mendukung Penggunaan Dana Covid-19

Guna meminimalkan risiko pengelolaan dana BOS, pemerintah mulai menyederhanakan birokrasi penyaluran dana BOS. Mulai tahun ini, mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan dari Kas Umum Negara langsung ke sekolah, sehingga bisa memangkas birokrasi, meminimalkan keterlambatan, menjaga akuntabilitas, serta penyaluran serentak di 34 provinsi.

Di samping itu, BOS Reguler di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran di rumah. Dana BOS ini juga dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan dan kesehatan lain.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud, Sutanto menjelaskan sesuai Permendikbud 19 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler, alokasi pembiayaan kegiatan administrasi sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Dana BOS, tambah Sutanto bisa dialokasikan untuk kembiayaan langganan daya dan jasa, pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik untuk pelaksanaan pembelajaran dari rumah. “Pembayaran honor 50% tidak berlaku selama masa darurat Covid-19,” terangnya.

Tahapan penyaluran, perubahan kebijakan dana BOS 2020 menyangkut perubahan periode dan besaran penyaluran diberikan keleluasaan fiskal bagi sekolah untuk mendukung konsep Merdeka Belajar. Perubahan ini akan lebih akurat karena rekomendasi penyaluran berdasarkan hasil inputan yang dilakukan sekolah sendiri melalui aplikasi dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbud.

Proses pencairan lebih cepat, langsung ke rekening sekolah, dan pihak sekolah lebih cepat menyampaikan laporan melalui aplikasi tanpa menunggu sekolah lain meskipun dalam wilayah yang sama. Penyaluran langsung ke rekening sekolah diadministrasikan dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengesahan belanja dan tetap menjaga akuntabilitas. (***/Webinar KSAP-IAI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *