Meningkatkan Peran BPKP, Mencegah Fraud Dan Korupsi

Bagikan Artikel

Sejak peran audit laporan keuangan pemerintah di cabut, peran BPKP seperti macan ompong. Padahal banyak SDM yang berkualitas. Akhirnya mereka lari ke kementerian dan lembaga memperkuat SPI. Namun itu pun belum mampu mencegah dan menekan kejadian fraud dan korupsi di Indonesia. Dibutuhkan Badan Pengawas Internal Pemerintah (BPIP), yang diatur setingkat Undang-undang, bukan lagi diatur Keputusan Presiden.

Wartaakuntan.id—Dari tahun ke tahun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas audit kinerja keuangan di kementerian dan lembaga selalu menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal. Seperti dimuat pada Iktisar Hasil Pemeriksaan Sementara II tahun 2019, BPK menemukan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permsalahan. Dari jumlah itu 971 kasus atau 18 % terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), yang terjadi disemua lini tingkatkan pemerintah.

Hampir dipastikan, BPK selalu menemukan adanya kelemahan SPI, hasil pemeriksaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN hingga lainnya. Tahun 2016, BPK mengungkap 5.810 temuan, 1.393 temuaan terkait dengan SPI. Itulah potret lemahnya, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dari pemerintah Pusat hingga daerah, dari BUMN hingga BUMD, BLU dan lainnya.

Ketua 2 Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia, Prof. Dr. Adji Suratman cukup gerah melihat kondisi itu. Untuk menanggulangi dan meningkatkan peran SPI, Adji Suratman meneliti penyebab lemahnya SPI disemua tingkatan yang lebih besar disebabkan peran Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal pemerintah pusat belum mampu dioptimalkan.

Setelah kewenangan BPKP dicabut untuk melakukan audit keuangan pemerintah, lembaga ini terlihat tidak lagi memiliki power yang kuat untuk melakukan perannya. Objek yang diperiksa BPKP tidak seluas zaman order baru. Perannya saat ini sanngat terbatas hanya pengawasan terhadap kebedaharaan umum negara yang bersumber dari APBN dan penugasan khusus dari Presiden meskipun semua pekerjaannya di pertanggungjawabkan ke presiden.

Untuk menggkoordinasikan dengan inspektorat jenderal (irjen) di kementerian, provinsi, kabupaten, kota, SPI di BUMN/D, masih terlihat lemah. Kondisi itu ditambah kualitas kompetensi dan pengalaman audit sebagai auditor internal baik di semua tingkatnya masih tergolong rendah. Belum juga di dukung SDM yang memiliki sertifikasi yang jelas sebagai internal auditor. Cara auditnya juga masih menggunakan pradigma lama, auditornya dalam memeriksa cenderung nabrak sana nabrak sini, belum menggunakan audit berbasis risiko. Kondisi itu diperparah dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP), disemua tingkatkan belum diterapkan apalagi dilakukan sertifikasi ISO oleh lembaga independen.

Baca Juga:  Dorong BUMN Go Global

Dari situ Adji Suratman, yang menjabat Wakil Ketua 4, STIE YAI ini menengarahi lemahnya peran BPKP tidak lain akibat dari landasan hukum badan itu hanya diatur oleh Keputusan Presiden. Untuk mewadahi peran begitu besar, sebagai internal pemerintah pusat hingga daerah, dan mampu mengkoordinasikan semua peran internal pemerintah, sudah waktunya BPKP diatur peraturan setingkat Perundang-undangan.

Prof. Dr Adji Suratman memiliki mimpi ke depan bahwa BPKP diubah menjadi Badan Pengawasan Intern Pemerintah (BPIP) secara fungsional mengkoordinasikan semua unsur pengawasan internal yang ada. Laporan hasil audit APIP mulai irjen kementrian dan lembaga, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten dan kota, SPI BUMN/D dan BLU/D. Dengan begitu, objektivitas dan independensi APIP terjamin mencegah fraud korupsi pihak atasannya. BPIP membuat resume ringkasan temuan dari laporan hasil audit APIP dan SPI BUMN/D, BLU/D yang hasilnya disampaikan ke Presiden. “Saat ini banyak penyimpangan fraud dan korupsi oleh para petinggi yang aparat pengawasannya kurang berdaya,” jelas Adji Suratman yang pernah menjabat sebagai Ketua 1 FKSPI BUMN/D tahun 1988, saat menjabat Kepala Pengawasan Internal PT Taspen.

Menurut Adji Suratman yang pernah menjabat Direktur Keuangan PT. Bukaka Teknik Utama menerangkan kualitas internal audit dipengaruhi variable bebas pertama, pendidikan formal, dengan proksi semakin tinggi pendidikan formalnya semakin tinggi kualitas internal auditor. Kedua, sertifikasi, dengan proksi semakin banyak sertifikasinya semakin tinggi kualitas internal auditor. Ketiga, pengalaman, semakin lama pengalamannya semakin tinggi kualitas internal auditornya.

Namun demikian, kondisi yang terjadi saat ini, menurut kajian Adji Suratman kualitas internal auditor masih kurang baik disebabkan, pertama, pendidikan formalnya masih banyak yang Sekolah Menengah Umum, diploma 3, S1, sedikit yang master apalagi doktoral. Kedua, sertifikasinya banyak yg belum mempunyai bahkan sangat kurang seperti Chartered Accountan, Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Auditor (CfrA), Certified Professional Management Accountant (CPMA).

Ketiga, pengalaman auditnya relatif masih kurang rata rata kurang dari 5 tahun dan sebagai tempat buangan staf karyawan yang bermasalah tidak disenangi top manajemen sehingga dikenal SPI bukan Satuan Pengawasan Intern namun Satuan Pembuangan Intern.

Belum Audit Berbasis Risiko

Audit Berbasis Risiko konsepnya jumlah auditor internal terbatas sedang obyek yang diperiksa banyak dan luas. Untuk obyek audit yang mempunyai risiko tinggi, kehilangan aset disebabkan fraud atau korupsi harus menerapkan pemeriksaan yang dilakukan setiap bulan sekali atau tiga bulanan. Minimal dalam satu tahun bisa dilakukan pemeriksaan empat kali.

Baca Juga:  SIAPA BERDOSA REKAYASA LAPORAN KEUANGAN

Sedang, untuk risiko menengah audit harus dilakkukan minimal 6 bulanan setahun atau dua kali dalam satu tahun. audit itu dimulai saat membuat Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), program audit, prosedur audit dengan teknik audit dengan memperhatikan risiko audit mencakup risiko bawaan (inherent risk), risiko pengendalian dan risiko deteksi, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan mencakup pengunaan sumberdaya, mengevaluasi sistim pengendalian intern, mendapat bukti audit, temuan mencakup kondisi dibandingkan kriteria. Sebab perbedaan, akibatnya bagi korporasi, tanggapan obyek audit atau auditee dan rekomendasi auditor hendaknya dibuatkan kertas kerja pemeriksaan yang akan mendukung pembuatan draf laporan hasil pemeriksaan dan dibahas dengan pejabat obyek audit terakhir diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan. Dan terus dimonitor tindak lanjut atas rekomendasi audit. Namun sayang, semua kegiatan audit saat ini belum menggunakan audit berbasis risiko.

Lebih lanjut, Sistem Operasional Prosedur (SOP) di kementerian dan lembaga, provinsi, kabupaten, kota, BUMN/D, BLU/D belum disertifikasi ISO. Dengan begitu pengawasan melekat berjenjang mulai dari bawah keatas dimana staf diawasi kepala seksi, kepala seksi diawasi kepala bagian, kepala bagian diawasi kepala divisi, kepala divisi diawasi direktur, direktur diawasi dirjen, dirjen diawasi menteri dan seterusnya belum berjalan efektif dan belum dibudayakan dalam sistem.

Dari analisa permasalahan di atas, Prof. Dr. Adji Suratman menemukan bahwa BPKP sebagai pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden mempunyai kekuatan yang besar sumber daya manusia yang cukup baik kualitasnya hanya sayang legalitasnya hanya Keputusan Presiden dan cakupan pengawasannya juga terbatas tidak seluas di jaman orde baru.

SPI yang ada belum terkoordinasi dengan baik. Mulai dari irjen, itwilprof, itwilkab dan kota, SPI BUMN/d, SPI BLU/D sehingga obyektivitas, independensi internal audit terganggu top manajemen, menteri, gubernur, bupati, walikota, direksi BUMN/D dan direksi BLU/D. Untuk itu, pencegahan fraud dan korupsi kurang dan dampaknya fraud dan korupsi di Indonesia sangat tinggi.

Lebih lanjut, Adji Suratman yang berpengalaman menjadi penasehat Menteri Kelautan ini menegaskan bahwa Irjen kurang berdaya menghadapi menteri, inspektorat provinsi tak berdaya menghadapi gubernur, inspektorat kabupaten/kota tak berdaya menghadapi bupati dan walikota. Satuan pengawasan intern Bumn/D segan kurang berdaya dengan direktur utama.

Belum lagi di tambah masalah kualitas internal auditor yang masih rendah yang dipengaruhi variabel Pertama, pendidikan formal relatif rendah rata rata diploma dan sedikit yang master. Kedua, sertifikasi profesi seperti Chatered Accountant (CA), Qualification Internal Auditor (QIA), Certified Internal Auditor (CIA), Certified Fraud Auditor (CFrA), Certified Professional Management Accountant (CPMA) belum banyak yang mendapatkan. Dan ketiga pengalaman belum lama sekitar 5 tahun sebab sering dimutasi dan promosi di unit kerja lain. Oleh karena itu belum mendukung untuk pencegahan fraud dan korupsi yang optimal.

Baca Juga:  Menentukan Biaya Ekuitas Dengan CAPM

Dari uraian diatas Prof. Dr. Adji Suratman menyimpulkan dalam upaya mencegah fraud dan korupsi yang ada di Indonesia masih belum optimal disebabkan. Pertama, legalitas BPKP saat ini Keputusan Presiden bukan Undang-Undang, peran BPKP sebagai internal audit Pemerintah dibawah Presiden belum optimal. Kedua, pengawasan internal pemerintah masih terbilang sektoral. Belum optimal dalam mencegah fraud dan menekan korupsi. Ketiga, kualitas internal auditor belum baik masih rendah akibatnya usaha mencegah fraud dan menekan korupsi masih lemah. Keempat, internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan belum menggunakan audit berbasis risiko akibatnya tidak fokus untuk mencegah fraud dan mengurangi korupsi.

Kelima, Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dibakukan sertifikasi ISO akibatnya tidak bisa mencegah fraud dan menekan korupsi. Keenam, pengawasan melekat berjenjang dari bawah keatas belum dibudayakan akibatnya tidak dapat mencegah fraud dan menekan korupsi.

Untuk mencegah fraud dan menekan korupsi, Prof. Dr. Adji Suratman menyarankan agar ada kebijakan yang mendasar dari pemerintah. Pertama, legalitas BPKP dari Keputusan Presiden menjadi Undang-Undang agar lebih kuat dalam mencegah fraud dan mengurangi korupsi. Menetapkan BPKP sebagai koordinator dari satuan pengawasan internal pemerintah lain seperti Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, SPI BUMN/D, SPI BLU/D agar lebih kuat dan tajam dalam mencegah fraud dan menekan korupsi yang ada. Kedua, kualitas internal auditor yang terdiri dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang tersebar disetiap kementerian, lembaga, Pemda, BUMN/D, BLU/D dan eksternal auditor diwajibkan meningkatkan kompetensi yang ditunjukan dengan sertifikasi profesi seperti CA, CPMA, QIA, CIA, CPA, CFrA agar mereka lebih mampu mencegah fraud dan menekan korupsi yang ada. Ketiga, internal auditor dalam melaksanakan pemeriksaan diwajibkan menggunakan audit berbasis risiko agar fokus untuk mencegah fraud dan mengurangi korupsi. Keempat, SOP wajib dibakukan sertifikasi ISO agar bisa mencegah fraud dan menekan korupsi. Kelima, pengawasan melekat berjenjang dari bawah keatas wajib dibudayakan agar dapat mencegah fraud dan menekan korupsi. (***/HS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *