BPK Periksa Penggunaan Anggaran Penangan Covid-19

Bagikan Artikel

Wartaakuntan.id—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar seminar bertema “Strategi Audit Dana Bencana dan Peran Auditor Pemerintah”, yang diselenggarakan secara virtual melalui video conference, 13 Juli 2020.

Wakil Ketua BPK RI, Agus Joko Pramono menjelaskan penanganan pendemi Covid 19 yang dilakukan pemerintah, BPK melihat pokok-pokok masalah strategis yang terjadi. Bagaimana pandemi ini memiliki skala besar dan sangat kompleks pada aspek penanganan bencana, kesehatan, keselamatan manusia, sosial, ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi itu diperlukan payung hukum bagaimana mengintegrasikan kebijakan lintas sektoral sebagai satu kesatuan kebijakan penanganan, terangnya.

Kebijakan pemeriksaan, terang Agus Joko Pramono, seperti yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara pada penanganan pandemic Covid-19, merupakan pemeriksaan berbasis resiko secara comprehensive, yang dilakukan melalui tiga jenis pemeriksaan (pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu).

Terkait pergeseran APBN/APBD Tahun 2020, sebagai hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, BPK memeriksa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD Tahun Anggaran 2020. “Memastikan laporan keuangan mempertimbangkan kesesuaian terhadap SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan”, jelasnya.

Sementara, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan PMK, Iwan Taufik Purwanto memaparkan strategi pengawasan intern terhadap tata kelola penanganan bencana. Pengawasan yang dilakukan, terang Iwan Taufiq memprioritaskan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Ini untuk memastikan manfaatnya betul-betul sampai ke masyarakat dan program percepatan penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan cepat, tepat tapi akuntabel, teranng Iwan.

Iwan Taufiq menegaskan untuk mengawal akuntabilitas pada masa kedaruratan, sinergi dan kolaborasi antara APIP, BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) diperlukan sejak awal. “Kolaborasi peran ketiga pihak diperlukan agar kapasitasnya mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin”, tambah Iwan.

Baca Juga:  BPK Beri Opini WTP Pada LKPP Tahun 2019

Lebih lanjut Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, menjelaskan pengawasan Inspektorat Jenderak Kementerian Keuangan atas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lingkup pengawasan yang dilakukan melaksanakan fungsi pengawsan internal sejak perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan. Tujuan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif serta memberikan dampak positif, mengawal program tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat waktu serta memastikan seluruh transaksi tekah dicatat, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan, jelas Sumiyati. (Humas BPK/***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *