BPK Beri Opini WTP Pada LKPP Tahun 2019

Bagikan Artikel

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019.

Wartaakuntan.id—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019. LKPP disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, operasional, posisi keuangan serta perubahan ekuitas disajikan sesuai SAP, per 31 Desemer 2019.

Penyerahan itu disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, ke Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, 14 Juli 2020. Dan disaksikan Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara, I Hendra Susanto dan Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, seperti dilansir bpk.go.id.

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna, dalam serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, 14 Juli 2019. LKPP Tahun 2019 merupakan laporan keuangan yang mengkonsolidasi 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2019.

Dari 88 laporan keuangan, Agung Firman Sampurna menyebutkan BPK memberi opini WTP pada 84 LKKL dan 1 LKBUN (96,5%) dan terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebanyak 81 LKKL dan 1 LKBUN. Sedangkan 2 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 sebanyak 4 LKKL.

Selain itu, masih terdapat 1 LKKL yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat. Jumlah ini masih sama dengan tahun 2018. “Meskipun terdapat 3 LKKL Tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, temuan maupun total anggaran tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2019 secara keseluruhan,” terang Agung Firman Sampurna.

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, Agung menjelaskan BPK masih mengidentifikasi sejumlah masalah terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  Berkolaborasi Meningkatkan GCG di BUMN

Masalah tersebut menyangkut adanya kelemahan penatausahaan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum dinilai, pengungkapan kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp 2.876,76 triliun yang belum didukung standar akuntansi, serta penyajian aset dari realisasi belanja yang diserahkan pada masyarakat sebesar Rp 44,20 triliun pada 34 K/L tidak seragam.

Masalah lainnya terkait skema pengalokasian anggaran pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pos pembiayaan tidak sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan investasi tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Serta ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

Hasil pemeriksaan LKPP 2019 terdiri dari ringkasan eksekutif, LHP atas LKPP 2019 yang memuat opini, LHP atas SPI, LHP atas kepatuhan, dan laporan tambahan berupa laporan hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal, kesinambungan fiskal, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2018 dan 2019.

Laporan tambahan dihasilkan BPK sebagai wujud nyata lembaga pemeriksa yang memberikan manfaat sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) No. 12 tentang The Value and Benefits of SAI berupa hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menunjukkan pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level advanced sebesar 50%.

Untuk hasil reviu atas kemandirian fiskal daerah menunjukkan sebagian besar Pemda belum mandiri. Laporan tambahan lainnya adalah laporan reviu kesinambungan fiskal dimana laporan ini penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor-faktor kebijakan pendapatan dan belanja, pembayaran hutang, faktor sosial ekonomi dan lingkungan di masa depan.

Baca Juga:  Sang Pembaharu Profesi Penilai Itu Telah Pergi

Hasil reviu atas kesinambungan fiskal menunjukkan pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario kebijakan fiskal, namun masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya. (***/HS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *