Kode Etik Akuntan Indonesia, Mengerem Kecurangan  

Bagikan Artikel

Akuntan Indonesia memiliki satu Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) yang berlaku untuk semua, baik akuntan berpraktik di sektor bisnis maupun melayani publik. Kode etik itu dikemas dalam satu buku, mengatur kekhususan sektor praktik dan irisan kode etik berlaku bagi semua. KEAI ini mulai efektif berlaku 1 Juli 2020.

Wartaakuntan.id—Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bersama Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Institute Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) berhasil menyusun Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) Kode etik itu hasil adopsi dari International Code of Ethics for Professional Accountants (2018), yang diterbitkan International Federation of Accountants Committee (IFAC).

Kewajiban asosiasi akuntan di Indonesia meng-endorse seluruh aturan profesi yang dikeluarkan IFAC, dimana IAI menjadi bagian dari IFAC. Secara otomatis IAPI dan IAMI juga mematuhi regulasi code of ethics global itu, dan mendapat dukungan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK), regulator profesi Akuntan di Indonesia.

Prof. Dr. Adji Suratman, salah satu anggota penyusun KEAI, perwakilan IAMI ini  mengungkapkan saat sosialisasi KEAI di kalangan akademisi yang dihadiri 324 peserta dari IAI Cabang Jakarta dan STIE YAI, yang dilakukan secara online video conference, 25 Juni 2020, Kode Etik itu berlaku efektif per 1 Juli 2020. Sebagai tim penyusun, Adji juga banyak terlibat di berbagai sosialisasi KEAI seperti di kalangan profesi, yang dihadiri 1.797 peserta dari IAI, IAPI, dan IAMI, dan PPPK Kemenkeu, berlangsung secara on-line, di Jakarat 18 Mei lalu. Dan sosialisasi di praktisi bisnis, yang digelar IAMI di hadiri 186 peserta, berlangsung di Jakarta, 13 Juni lalu.

Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI) ini terdiri dari empat bagian, dimana Bagian 1 berisi kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika, dan Kerangka Konseptual. Ini berlaku untuk seluruh akuntan professional. Bagian 2 mengatur Akuntan yang bekerja di bisnis. Bagian 3 dan 4, berlaku untuk akuntan yang berpraktik melayani publik. “KEAI berlaku efektif per 1 Juli 2020 untuk bagian 1, 2, 3, dan 4A dan 4B. Sedangkan bagian 4A seksi 540, audit dan review laporan keuangan berlaku efektif per 1 Januari 2022,” terang Adji Suratman.

Adji Suratman, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Anggota, Advokasi, Etika dan Disiplin Anggota, IAMI ini menjelaskan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan, dari waktu ke waktu memang terus terjadi dan banyak terungkap. Selain skandal akuntansi global (Enron, WorldCom, Tyco, American Insurance Group, Lehman Brothers), juga terjadi di Indonesia (Kimia Farma-2001, Bank Lippo-2002, Great River Internasional-2003, Bumi Resource-2003, Waskita Karya-2004, KAI-2006, Garuda-2018, Asuransi Jiwasraya-2019).

Baca Juga:  Meningkatkan Peran BPKP, Mencegah Fraud Dan Korupsi

Kejahatan dan kecurangan korporasi, jelas Dewan Penguji CPMA, Adji Suratman, baik yang terjadi di luar dan dalam negeri, membuat kepercayaan pemakai laporan keuangan auditan semakin menurun. Publik, investor dan kreditur mempertanyakan kembali eksistensi dan kridibilitas akuntan publik sebagai pihak independen yang profesional.

Dengan diberlakukan Kode Etik Akuntan Indonesia, Adji Suratman, berharap mampu mengerem akuntan nakal, baik yang bekerja di sektor bisnis maupun akuntan publik yang melayani publik. Dimana peran akuntan baik di bisnis maupun layanan publik, kerap melakukan fraud pada laporan keuangan, bisa ditekan.

Perilaku profesi, terang Adi Suratman memiliki tujuan baik (teleologi), perilaku profesi yang membawa manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat (utilitararianisme), perilaku profesi yang baik secara rasional (deontologi), perilaku profesi baik secara legal (legal Right), perilaku profesi yang baik memiliki sifat keutamaan secara moral (virtue theory).

Kode etik profesi akuntan, menjadi pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.

Prinsip dasar etika, tambah Adji Suratman, menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan. Kode Etik Akuntan Indonesia mensyaratkan akuntan harus mematuhi setiap prinsip dasar etika (integritas, objektivitas, kompetensi kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional). Kepatuhan terhadap Kode Etik, Prinsip Dasar Etika dan Kerangka kerja konseptual, ini berlaku untuk seluruh akuntan profesional, terang Adji Suratman.

Kepatuhan terhadap kode etik, Adji Suratman melanjutkan profesi akuntan bersedia menerima tanggungjawab untuk bertindak bagi kepentingan publik, mematuhi aturan itu, peraturan perundangan, bila menghadapi risiko menjalankan kode etik, disarankan berkonsultasi dengan asosiasi profesi atau regulator.

Baca Juga:  Tetap Menjaga Kualitas Audit, Di Tengah Covid-19

Secara ringkas, ketika menerapkan kerangka konseptual, akuntan harus menerapkan pertimbangkan professional, tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan dan menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. “Dengan berlakunya Kode Etik Akuntan yang baru ini, semoga bisa mencegah dan mengurangi adanya perilaku yang kurang etis akuntan dalam kasus rekayasa laporan keuangan,” terang Adji Suratman salah satu anggota Pembina Komite Anti Korupsi Indonesia.

Meski demikian, jika ancaman yang teridentifikasi berada di level yang tidak bisa diterima, akuntan harus menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman. Menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman ke level yang bisa diterima. Dan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. “Intinya akuntan dalam menjalankan prinsip etika dasar selalu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman. Baik ancaman kepentingan pribadi, telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi,” jelasnya.

Akuntan Bekerja di Bisnis

Lebih lanjut, Adji Suratman memberikan ilustrasi akuntan yang bekerja di bisnis. Disitu akuntan bertanggung jawab, baik sendiri atau bersama, dalam menyusun pelaporan keuangan dan informasi lain, hasilnya menjadi acuan perusahaannya maupun pihak ketiga. Akuntan itu bisa sebagai karyawan, tenaga kontrak, rekan, direktur, komisaris, pemilik merangkap pengelola, atau sukarelawan dari organisasi tempatnya bekerja. Akuntan bisa mempromosikan posisi organisasi tempatnya bekerja dalam mencapai tujuan dan sasarannya, selama pernyataan tidak mengandung kesalahan dan menyesatkan.

Poin penting yang diatur Kode Etik bagi akuntan yang bekerja di bisnis menyangkut penerapan kerangka kerja konseptual-akuntan yang bekerja di bisnis; benturan kepentingan; penyusunan dan penyajian informasi; bertindak dengan keahlian yang memadai; kepentingan keuangan, kompensasi, dan insentif yang terkait dengan; pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan; bujukan, termasuk hadiah dan keramahtamahan; respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika. “Dari peran itu muncul ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, yang beragam fakta dan keadaan,” tambahnya.

Ancaman lain yang muncul, tambahnya, bisa benturan kepentingan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, bujukan termasuk hadiah dan keramatamahan lain, respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu setidaknya ancaman yang muncul di tengah akuntan yang berpraktik di sektor bisnis.

Baca Juga:  Pelaporan di Bawah Ketidakpastian

Akuntan Publik

Sementara di bagian 3—akuntan berpraktik yang melayani publik ini menyangkut penerapan kerangka kerja konseptual-akuntan yang berpraktik melayani public; benturan kepentingan; penunjukan professional; pendapat kedua; imbalan dan jenis remunerasi lain; bujukan, termasuk hadiah dan keramahtamahan; kustodi aset klien, hingga respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan bagian 4, dimana bagian 4A mengatur independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu dan bagian 4B menatur independensi dalam perikatan asurans selain perikatan audit dan perikatan reviu. Dan standar independensi mencakup penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan reviu; imbalan; kebijakan kompensasi dan evaluasi; hadiah dan keramahtamahan; litigasi aktual atau ancaman litigasi; kepentingan keuangan; pinjaman dan jaminan; hubungan bisnis; hubungan keluarga dan pribadi; pernah bekerja pada klien audit; rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat eksekutif klien audit; dan pekerjaan dengan klien audit.

Yang terjadi

Meski demikian, Ketua II Persatuan Guru Besar Indonesia, Adji Suratman menegaskan adanya teori agency, dimana pemegang saham (owner) selalu menuntut Direksi (agen) selalu memiliki kinerja keuangan baik, meningkat setiap tahunnya agar devidennya besar. Dengan begitu, bila kinerja keuangan kurang baik akan ada baik direksi dan komisaris dilakukan pergantian.

Atas dasar itu, Adji Suratman menambahkan direksi akan berusaha keras meningkatkan kinerja keuangan dengnan melakukan manajemen laba atau earning management. Direksi pun meminta akuntan (anak buahnya) membujuk, intimidasi agar membuat laporan keuangan terlihat berkinerja baik, disusun sesuai SAK. Tidak hanya itu, direksi bersama akuntannya meminta bantuan ke Akuntan Publik  untuk memberikan opini yang baik.

Untuk menghindari pelanggaran, akuntan harus menjaga prinsip dasar etika, dimana akuntan harus berintegritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, menjaga perilaku professional.

Diberlakukan Kode Etik Akuntan Indonesia (KEAI), per 1 Juli 2020, publik berharap kecurangan, manipulasi, penyimpangan pada laporan keuangan bisa hindari. Meskipun belum menjamin tidak adanya manipulasi laporan keuangan, namun godaan yang ada masih besar bagi akuntan manajemen dan akuntan publik. (Hari Suharto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *