Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan

Bagikan Artikel

Menteri BUMN, Erick Thohir akan mengoptimalkan Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko, melakukan pengawalan terhadap BUMN yang melakukan penyelewengan laporan keuangan. Profesi Keuangan tak lepas dari yang seharusnya ditertibkan terkait penyajian laporan keuangan yang transparan.

Wartaakuntan.id —Penyajian laporan keuangan yang direkayasa, yang menilai kondisi keuangan yang lebih baik dari keadaan sebenarnya, akhir-akhir ini semakin mencuat ke permukaan. Perusahaan publik, BUMN, perusahaan yang meminta pinjaman ke perbankan, banyak melakukan rekayasa laporan keuangan. Mulai berlaku untuk menyulap laporan keuangan agar disetujui terlihat keuangan tetap, memenuhi kaedah bisnis yang sehat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir telah banyak melaporkan sulap menyulap laporan keuangan (ganti jendela) yang terjadi di BUMN. Erick melihat terungkapnya rekayasa laporan keuangan di BUMN seperti Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kinerja BUMN secara keseluruhan. Erick pun memerintah Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN melakukan perencanaan keuangan laporan keuangan.

Tugas ini tergolong baru, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diterbitkan 10 Desember 2019 lalu. Dimana Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko, satu dari tiga deputi yang mengatur Perpres tersebut.

Erick Thohir menyetujui akan mendorong Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko BUMN mereview dan memastikan tidak ada lagi sulap menyulap laporan keuangan di BUMN, terangnya di Jakarta 9 Januari 2019 lalu.

Erick Thohir membuat laporan keuangan untuk menyulap laporan keuangan terlihat bagus, seperti melakukan revaluasi aset. Langkah revaluasi yang melibatkan profesi penilai di tempuh untuk membuat laporan keuangan BUMN bagus tiba-tiba. Sementara tidak ada dana segar yang masuk ke perusahaan. Selain itu, dengan penilaian aset yang besar, BUMN melakukan surat utang baru, sedangkan dana yang diperoleh diinvestasikan ke proyek yang tidak layak. “Ini berbahaya”, jelas Erick.

Peran Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko, tambah Erick, sangat penting untuk menertibkan berbagai penyelewengan di BUMN, sulap menyulap, merek. Dia meminta pengawasan terhadap BUMN tidak hanya bisa dilakukan oleh Kementerian BUMN, mendorong BUMN menjadi perusahaan terbuka, mengawasi pengawasan perusahaan bukan hanya melakukan kementrian BUMN, BPK, Auditor, namun publik juga terlibat dalam menentang BUMN tersebut.

Pengamat Profesi Keuangan, Adji Suratman mengamini langkah yang diambil Menteri BUMN Erick Thohir itu. Adji yang pernah menjadi direktur perusahaan Tbk itu mendukung strategi menyulap laporan keuangan seperti itu sejatinya banyak dilakukan perusahaan terbuka dan BUMN untuk meningkatkan kinerja keuangan terlihat baik, memenuhi kaedah bisnis yang sehat. Strategi itu juga memanfaatakan untuk meningkatkan citra perusahaan meningkatkan dengan baik meningkatkan atau mempertahankan nilai sahamnya.

Kecurangan jelas Adji Suratman seperti korupsi, pencurian aset hingga rekayasa laporan keuangan (laporan keuangan penipuan). Sebelumnya skandal terbesar rekayasa laporan keuangan pernah terjadi di Amerika Serikat dengan terungkapnya kasus Enron yang diaudit KAP Arthur Anderson (KAP terbesar dunia). Dimana manajemen Enron dan KAP Anderson mendapatkan hukuman dan KAP-nya bubar. Terungkapnya kasus Enron dan KAP Anderson yang mengubah Standar Akuntansi Keuangan yang sebelum konvergensi ke US GAAP berubah menjadi IFRS.

Bahkan Adji Suratman sangat khawatir terhadap praktik maraknya seperti yang dilakukan perusahaan besar seperti di Pertamina, Bank BUMN dan BUMN lainnya. Dan membuktikan Adji memang terbukti dengan terungkapnya skandal laporan keuangan yang terjadi Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya, Asabri dan lainnya.

Kasus rekayasa keuangan yang terjadi di Indonesia seperti halnya laporan keuangan Kereta Api Indonesia (KAI), Waskita Karya, Garuda Indonesia, Asuransi Jiwasraya dan lainnya. “Saya kuatir perusahaan terbuka dan BUMN besar seperti Pertamina, PLN, BUMN Asuransi dan BUMN lainnya melakukan penipuan dalam pembuatan laporan keuangan,” terang Adji Suratman, mantan direktur perusahaan BUMN ini.

Semua persyaratan itu, Adji menambahkan tidak lepas dari teori agensi. Pemilik (pemilik) meningkatkan kinerja perusahaan terus meningkat kepada agen atau manajemen. Bila manajemen tidak mampu meningkatkan perolehan, maka harus dilakukan pergantian.

Akibat dari tekanan itu, manajemen memakai teori manajemen laba, laba dapat dimanage atau dikelola dengan membuat laporan keuangan. Rekayasa itu bisa terjadi sesuai aturan. “Modus dan motivasi perusahaan melakukan rekayasa bermacam-macam,” terang Adji Suratman.

Mencegah Kecurangan

Lebih lanjut, Adji menjelaskan cara yang dilakukan dengan membesarkan angka-angka kinerja perusahaan, untuk perusahaan yang meningkatkan kinerja, cara meningkatkan keburukan dan menaikan pencapaian dan harga saham tidak terjual. Juga membuat perusahaan itu terhilat kreditor dihadapan bankable.

Sementara untuk perusahaan berkinerja baik, mengecilkan angka-angka kinerja perusahaan seperti yang dilakukan. Tujuannya hanya sebatas mengurangi jumlah pajak yang diperlukan pada bayar (perencanaan pajak). “Nilai atau angka yang mempengaruhi terhadap perusahaan dan sangat mempengaruhi (gambar) dan mempengaruhi pada harga saham dan laba,” terang Adji Suratman yang juga pernah menjadi Direktur perusahaan Tbk.

Perlakuan terhadap itu, jelas Adji seperti laba untuk perusahaan yang lama beroperasional, diukur dari kinerja laba. Meski pertumbuhan kecil, dengan laba tinggi bisa menentukan nilai saham. Sementara pertumbuhan pendapatan berlaku untuk perusahan yang baru, sebab belum bisa mengandalkan seberapa besar laba yang dihasilkan. Dimana fokusnya masih membesarkan perusahaan, meskipun laba kecil (masih merugi), harga saham perusahaan tetap dihargai tinggi berdasarkan pertumbuhannya, jelasnya.

Baca Juga:  Perubahan Sistem Pencatatan Untuk Kontrak Pelanggan

Rekayasa terhadap laporan keuangan, jelas Adji bisa dilakukan dengan membesarkan atau mengecilkan laba dan bisa juga membesarkan atau mengecilkan pendapatan. Semua ini mendasarkan diri pada formula laba sama dengan pendapatan di kurangi biaya. Laba akan naik, kalau pendapatan naik atau biaya diturunkan. Biaya yang memungkinkan dilakukan rekayasa, biaya yang bisa di catat sebagai biaya ujungnya mengecilakan laba. “Atau dicatat sebagai investasi aset yang berpengaruh membesarkan laba. Seperti biaya dibayar dimuka, biaya yang belum dibayar, biaya cadangan untuk masa depan, atau biaya yang di keluarkan tahun ini yang diklaim berdampak di tahun mendatang.

Sejatinya, menurut Adji terlihat gampang melihat indikasi perusahaan yang melakukan fraudelent financial statement atau rekayasa laporan keuangan seperti cashflow terganggu, tidak bisa bayar supplier, subkontrak, hingga bayar cicilan kredit, bayar gaji kayawan tidak tepat waktu. “Kebanyakan terbongkarnya kecurangan laporan keuangan dari laporan komisaris independen yang memang memiliki nurani tidak hanyut dalam permainan manajemen,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut Adji kecurangan laporan keuangan terjadi karena lemahnya internal control, lemahnya penerapana GCG. “Implementasi GCG di perusahaan tidak pernah review Kementerian BUMN, auditor pemeriksa keajaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan pemegang saham saat RUPS tidak pernah menanyakan penerapan GCG,” jelas Adji Suratman.

Untuk membuktikan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan sebenarnya tidak sulit. “Bila ada yang mengakui laba lebih besar, namun cashflow-nya terganggu, perusahaan terindikasi melakukan kecurangan,” jelasnya. Atau membandingkan angka-angka di laporan keuangan dengan periode sebelumnya. Bila terdapat perubahan dratis, bisa dilakukan investigasi lanjutan. Misalnya pendapatan periode ini naik 50 % dari sebelumnya, padahal pertumbuhan bisnis dan pendapatan rata-rata 20 %. “langkah itu bisa di buktikan untuk mengetahui ada tidaknya kecurangan di laporan keuangan, terang Adji Suratman.

Baca Juga:  Merebut Hati Pemilih, Berikan Pelatihan Gratis 

Adji Suratman melanjutkan indikatornya dengan accrual basis laba besar namun cashflownya sangat terganggu. Untuk itu, Adji memberikan usul agar Kementerian BUMN meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit kinerja BUMN yang labanya kurang wajar. “Direktur Keuangan dan Komisaris independen diganti yang memiliki sertifikasi profesi dari Ikatan Akuntan Manajemen (IAMI) dan Ikatan AKuntan Indonesia (IAI),” terangnya.

Maraknya kecurangan di laporan keuangan, dan amburadulnya manajemen perusahaan publik, BUMN hingga perusahaan yang mencari pendanaan dari kreditor (perbankan) tidak lepas dari peran profesi keuangan, baik akuntan publik, penilai publik, hingga konsultan pajak. Manajemen perusahaan seakan leluasa menutupi praktik yang curang, sejatinya bukan hanya kesalahan manajemen dalam mengelola kinerja perusahan, namun lemahnya pengawasan yang dilakukan baik Kementerian BUMN, Komisaris Independen BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pembina Profesi Keuangan, Profesi Keuangan dan Organisasi Profesi lemah mengontrol praktik professional yang bisa diterima umum.

Namun, semua kembali pada profesi keuangan, sebagai pengawas pelaporan keuangan. Profesi keuangan menjadi tumpuan mengeliminasi kecurangan pada praktik bisnis. Bagaimana mencegah dan mengurangi manajemen dan keuangan, bisa bersekongkol dalam kecurangan keuangan. (Hari S.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *